Halangi Tugas Wartawan Bentuk Penghianatan Pada NKRI, MIO Kecam Oknum Polres Bima Kota
Cari Berita

Advertisement

Halangi Tugas Wartawan Bentuk Penghianatan Pada NKRI, MIO Kecam Oknum Polres Bima Kota

Jumat, 14 Mei 2021

BIMA, Media Buser Bima - Ketua Media Independen Online (MIO- Indonesia) Kabupaten Bima Muhtar mengecam tindakan oknum Polres Bima Kota diduga menghalangi tugas wartawan, merusak, membuang ID- Pers hingga menghapus semua file hasil jurnalistik wartawan yang ada di Hand-phone wartawan.

Kejadian tersebut dialami oleh wartawan ntb.tintarakyat.com member of MIO Arif, saat hendak meliput aksi di perbatasan Rasanae Timur, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada Rabu, 12 Mei 2021 pukul 20.45 WITA.

"Kami tidak mentoleril tindakan oknum polisi itu karena tindakan itu bentuk penghianatan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni pada pers," kata Muhtar, Jumat (13/5).

Muhtar mengaku, MIO mengetahui wartawan media member of MIO itu diperlakukan oknum polisi itu pasca mendapat keterangan pers dari pemimpin redaksi ntb.tintarakyat.com yang menyebutkan peristiwa tersebut berawal oknum polisi menanyakan wartawan Arif, "kamu siapa? Dijawab Arif, saya pers dan meliput kegiatan aksi ini, pak. Sontak oknum polisi itu kembali bertanya kamu wartawan mana? Dan jawabnya lagi ya, wartawan media ntb.tintarakyat.com, pak."

"Setelah itu oknum polisi meminta ID- Pers Arif dan menyuruh hapus file dalam Hpnya Arif, namun Arif menyatakan tidak boleh dihapus karena ini data- data hasil jurnalistik saya. Akibatnya, oknum polisi merampas Hp Arif dan langsung menghapus sendiri, tidak hanya itu oknum polisi pun mengambil, merusak dan membuang ID- Pers Arif ke jalan, Arif pun tidak bisa berkutik, melainkan hanya mencari dan mengambil ID- Pers yang dibuang oknum polisi itu sembari menyayangkan tindakan oknum polisi  kala itu."

Menurut pria yang menekuni jurnalistik 2016 itu, kalau dikaji,ditelaah dan dicermati rangkaian peristiwa itu sudah tidak ada pintu maaf bagi MIO dan mesti diusut dan dikawal hingga tegaknya supremasi hukum nantinya, sekarang MIO sedang melakukan koordinasi dengan pengurus provinsi dan pusat untuk langkah hukumnya.

"Kami tidak mentoleril tindakan oknum anak buah Kapolres Bima Kota itu. Karena sudah di luar kewajaran dan "memperkosa" pilar demokrasi keempat dan wajib kami tuntut," ungkap Muhtar.

Muhtar menegaskan, perlakuan oknum polisi pada wartawan itu adalah mencerminkan tidak mampu menjaga etika sebagai seorang Polri dalam melaksanakan tugas profesinya dan mencoreng marwah institusi Polri.

"Kami minta Polres Bima Kota untuk tindak tegas oknum polisi itu karena itu adalah selain halangi tugas wartawan diatur UU Pers  juga pelecehan diatur KUHP dan dapat dipidana," tegas Muhtar.

Pria yang juga Pemimpin Redaksi LintasRakyat.Net asal Bima, NTB itu menjelaskan, perlu dipahami dan dicermati secara seksama Polres Bima Kota bahwa wartawan memiliki peran strategis seperti aparat Polri. 

Jadi, dalam setiap pelaksanaan tugas wartawan dilindungi negara. Itu diatur UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 ayat (1) dan bagi yang melanggarnya, maka dipidana 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta sesuai Pasal 18 ayat (1) UU Pers itu.

"Kami rasa selama ini Kapolres adalah mitra media yang baik dan ternyata kini telah gagal dan membuat jarak antara polisi dan media," pungkas pria pemilik Fb Muhtar Habe itu.

BB 01