Ketua MIO Kab Bima : Jangan Bully Media, Identitas Terduga Pelaku Perkosa Anak (16) Sesuai Fakta
Cari Berita

Advertisement

Ketua MIO Kab Bima : Jangan Bully Media, Identitas Terduga Pelaku Perkosa Anak (16) Sesuai Fakta

Selasa, 26 Januari 2021

BIMA NTB,Media Buser Bima - Ketua Media Independen Online Indonesia (MIO-INDONESIA) Kabupaten Bima Muhtar meminta kepada pihak keluarga pelaku yang diduga mencabuli seorang anak di bawah umur (16) di salah satu Kelurahan di lingkup wilayah hukum Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat, untuk tidak mempersangka dan menilai buruk terhadap media, yang menerbitkan peristiwa tersebut.

"Jika merasa keberatan karena dicantumkan nama atau alamat terduga pelaku, maka hendak melakukan klarifikasi dengan pihak aparat Kepolisian, selaku narasumber berita tersebut,"ujar Habe, Senin (25/01/2021) malam.

 Dia menjelaskan rekan- rekan media, tidak asal selara dalam mencantumkan nama atau identitas terduga pelaku. Apalagi kasus yang tidak bisa diterima pihak terduga pelaku itu, pencantuman alamat terduga pelaku, bukan peristiwa ringan, namun pemerkosaan dengan modus 'dukun'.

"Rekan-rekan media, dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan di perusahan medianya masing-masing itu sesuai produk jurnalistik. Itu berdasar UU Pokok Pers, yakni UU No.40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang mengandung sebelas Pasal yang dipedomaninya dalam melaksakan tugas jurnalistik,"terangnya.

Dia mengatakan selain itu, jikalau pihak yang merasa keberatan atas berita yang disajikan media,  namun dianggapnya belum berimbang hendak melakukan bantahan atau sanggahan kepada media bersangkutan. 

"Lakukan bantahan atau sanggahannya. Karena itu adalah hak jawab daripada pihak yang merasa dirugikan. Pun media, akan sesegera mengeluarkan hak jawab tersebut,"ungkapnya.

Pria yang lugas dan komunikatif itu menegaskan apapun kasus berita yang disajikan oleh media, yang sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik tidak dapat diarahkan dan diselesaikan ke ranah hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Polisi pun tidak berwenang untuk menangani pengaduan/laporan dari siapapun di luar Dewan Pers.

"Kasus berita bukan ranah Polisi, tapi ranahnya Dewan Pers, nanti Dewan Pers, yang akan menanganinya,"tegasnya.

Dia pun berharap kepada para netizen dan masyarakat lainnya, untuk tidak membully media, lantaran berita yang disajikan dianggap merugikan pihaknya.

"Kalau ada pemberitaan media yang terkesan sepihak maka gunakan haknya yakni hak jawab. Silakan lakukan itu diatur UU Pokok Pers,"pungkas Habe.

Bang Buser BB 01