Anggota DPR RI Tolak Vaksin Dan Mending Bayar Denda!, Ketua DPW MIO NTB Harap Pemerintah Edukasi Masif
Cari Berita

Advertisement

Anggota DPR RI Tolak Vaksin Dan Mending Bayar Denda!, Ketua DPW MIO NTB Harap Pemerintah Edukasi Masif

Rabu, 13 Januari 2021

Mataram,Media Buser Bima - Sejumlah penolakan suntik Vaksin Covid-19 disuarakan berbagai pihak. Karena program pemerintah untuk menanggulangi wabah corona ini dianggap dapat memberikan efek berbahaya. 

Sejumlah wartawan yang ada di Nusa Tenggara Barat juga masih ragu-ragu untuk mengikuti program pemerintah yang satu ini karena dianggap memberikan efek samping berbahaya. 

Oleh karena isu penolakan sejumlah pihak bahkan wartawan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Media Independen Online (MIO) Indonesia Nusa Tenggara Barat Feryal Mukmin saat ditemui di Mataram, Selasa, (12/1/2021), mengatakan bahwa program pemerintah untuk melawan Covid19 ini sangat baik, untuk memotong mata rantai penyebarannya. 

Namun, sebelum dilakukan penyuntikan vaksin kepada masyarakat khususnya di NTB, Feryal meminta pemerintah dapat melakukan edukasi dan penyebarluasan informasi terkait keamanan dari vaksin tersebut.

"Pemerintah harus mengedukasi masyarakat secara masif agar masyarakat sampai tingkat bawah paham dan vaksin berjalan baik dan lancar," ujar Feryal. 

Edukasi terkait vaksin ini, tambah Feryal, sangat bermanfaat bagi masyarakat yang belum paham dan terkesan takut untuk divaksin karena isu berbahayanya vaksin ini telah menyebar di media online, tv maupun cetak. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sangat takut. 

"Pemerintah harus memanfaatkan media online untuk mengedukasi, sebelum dilakukan Vaksin, karena media online adalah elemen paling cepat dalam penyebarluasan informasi," katanya. 

Penolakan vaksin juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning. Ia secara tegas menolak untuk divaksin Covid-19. Pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menjadi orang yang disuntik vaksin Sinovac, Rabu (13/1/2021) besok. 

Daripada divaksin, ia lebih memilih untuk membayar denda bagi penolak vaksin. Seperti yang dirilis Suara.com.

Ribka mengatakan kalau ia tidak mau divaksin apapun itu jenisnya. Bahkan ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin. Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).

Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.

"Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tuturnya.

Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," tandasnya. (Babe)

Bang Buser BB 01