Seknas FITRA - Pemkab Bima Helat FGD Tatakelola Dana Desa

Iklan 970x250 px

Seknas FITRA - Pemkab Bima Helat FGD Tatakelola Dana Desa

Rabu, 01 Juli 2020


Media Buser Bima - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bermitra dengan  Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) atas dukungan DFAT- Australia,  Senin (29/06/2020 )

menggelar Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD) dan pencanangan “Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif” di Falcao FoodCourt Kota Bima.
               
FGD diawali pengantar Local Coordinator Kabupaten Bima M. Qadafi yang dilanjutkan dengan pengantar secara online Koordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman dan Program Manager FITRA  Badiul Hadi.
                
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si dalam sambutan menegaskan amanat Undang-undang Desa yang memandatkan pentingnya tata kelola penyelenggaraan Desa secara akuntabel.
               
"Akuntabilitas sosial sejalan dengan mandat UU Desa dimana  masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi penyelenggaraan Desa.
               
Karenanya, warga desa berhak meminta pemerintah desa mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada warga desa secara sama dan adil". Papar Tajudin.
              
Sebelumnya Local Coordinator Kabupaten Bima M. Qadafi  Launching Program Akuntabilitas Sosial untuk mewujudkan Pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif”. Disamping merumuskan rancangan kebijakan di tingkat kabupaten untuk memperkuat pelaksanaan pelembagaan dan replikasi skuntabilitas sosial desa.
              
Pria yang akrab disapa Bram ini berharap kegiatan yang diselenggarakan dapat menjadi wahana yang optimal bagi penyebarluasan informasi terkait Program Pelembagaan akuntabilitas Sosial untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif, mendorong komitment bersama serta melahirkan rumusan rancangan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan pelembagaan dan replikasi akuntabilitas sosial desa". Terang M.Qadafi.
               
FGD diikuti 22 peserta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, BAPPEDA, DP3AP2KB, Koordinator KOMPAK, Pendamping Teknis Pembangunan Desa (PTPD), Kades dan Ketua BPD Penapali, Donggobolo dan desa Sanolo, Local Coordinator Program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan pendamping desa Penapali dan Donggobolo.
          
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama upaya mewujudkan akuntabilutas pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.
              

Bang Buser BB 01
Sumber (Tim Komunikasi Publik Diskominfostik)