" Silaturahmi Kajati NTB Bersama Bupati, Forkopimda & Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima "

Iklan 970x250 px

" Silaturahmi Kajati NTB Bersama Bupati, Forkopimda & Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima "

Kamis, 05 Maret 2020
Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nanang Sigit Yulianto SH,MH.Bersama Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE .

Bima, Media Buser Bima - Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nanang Sigit Yulianto SH,MH. Laksanakan silaturahmi bersama Bupati, Forkopimda dan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten .Bima di aula kantor bupati bima kamis (05/03/2020) pukul 11.00 wita -12.15 wita . dilanjutkan dengan Penerangan Hukum Peranan  Kejaksaan dalam pencegahan Tipikor pada Pembangunan Proyek Strategis Nasional/Daerah oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri SE , Wakil Bupati Bima , Kajari Bima , Yang mewakili Kapolres Bima dan Kapolres Bima Kota ,Kepala dan sekretaris organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima , Para Camat , Pejabat Eselon 3 , Asisten Intelijen Kejati NTB , Kabag serta para Kasi papa bidang Intelijen Kejati NTB dan para Kasi Kejari Bima sejumlah 80 orang ,dengan acara di dahului menyanyikan lagu indonesia raya dan pembacaan Soa ,jelas Juru bicara kejati Dedy Irawan SH,MH.

Sambutan Wakil Bupati Bima Drs. H.Dahlan M.Noor yang pada pokoknya ,Pemerintah daerah  Kabupaten Bima dan seluruh warga Bima menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan bapak Kajati NTB bersama rombongan.

Cita-cita Bupati Bima adalah menjadikan Bima yang aman, Religius, Taat hukum dan peningkatan SDM.Ungkap wakil bupati.

Kunjungan kerja merupakan kegiatan rutin pak kajati , di seluruh kabupaten/kota se-NTB yg bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan bagi aparatur sipil negara khususnya tentang hukum.

Agar seluruh ASN Kabupaten Bima dalam melaksanakan tugas tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku. Dan Permasalahan hukum yang banyak terjadi di Kabupaten Bima adalah masalah pengelolaan Dana Desa.Tutup wakil bupati bima.

paparan oleh Bapak Kajati NTB dengan judul "PERAN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TIPIKOR PADA PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL " yang pada pokoknya antara lain,dengan di awali  mengucapkan terima kasih atas sambutan yg sangat meriah dari pemda Kabupaten Bima. Dan menyampaikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan kejaksaan dalam bidang Pidana,  Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang kemanan dan Ketertiban Masyarakat. Dan Kejaksaan Tinggi NTB siap untuk membantu pemerintah daerah  Kabupaten Bima dalam menyelesaikan permasalahan2 hukum yg dihadapi.

Pesan dari bapak presiden Jokowi kepada seluruh ASN antara lain Pemimpin rakyat lahir dari rakyat, pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu, pemimpin itu harus bisa melihat hal kecil yg perlu diperbaiki.

Capaian kinerja TP4D Kejati NTB paket pekerjaan di Kabupaten Bima dari Tahun 2016 - 2019 sebanyak 72 kegiatan dari 20 Satker dengan  jumlah Rp.719.113.856.500, dan Capaian kinerja TP4D Kejati NTB Tahun 2016-2019 sebanyak 599 kegiatan dari 69 Satker dengan jumlah Rp. 17.547.677.604.923.

Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis 2020 Pasca Pembubaran TP4. dilakukan melalui bidang masing masing yaitu : pendampingan hukum oleh DATUN, pengamanan oleh Intelijen dan Penindakan oleh bidang PIDSUS.

Pembubaran TP4 tidak menghilangkan Tupoksi Kejaksaan  dalam mengamankan Proyek Strategis Nasional/Daerah justru lebih menguatkan secara kelembagaan.

Di bidang perdata dan TUN kejaksaan bertindak selaku Jaksa Pengacara Negara. Jika pemerintah daerah digugat oleh masyarakat, pemerintah daerah dapat menunjuk kami sebagai Jaksa Pengacara Negara baik di luar pengadilan maupun pengadilan. Adapun dalam bidang perdata dan TUN kami dapat melakukan pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan pendampingan hukum.

Di dalam bidang keamanan dan ketertiban umum yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat , berupa penerangan dan penyuluhan hukum, pengamanan kebijakan penegakan hukum seperti pelacakan aset koruptor, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, pencegahan pelanggaran/penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

 Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Proyek Strategis Nasional merupakan program unggulan kabinet Indonesia Maju jilid kedua dibawah Pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang harus didukung oleh semua pihak dalam pelaksanaan nya.

 Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kejaksaan Agung RI dibawahi oleh Direktorat Pengamanan Pembagunan Strategis (Dir D) Jam Intel Kejaksaan Agung RI, di Kejaksaan Tinggi dibawahi oleh Asisten Intelijen dengan bawahannya Kasi Pengamanan Proyek Strategis (Kasi D).  Untuk diketahui bahwa Kejati NTB telah mencanangkan untuk mendapat predikat WBK dan WBBM sehingga tahun 2020 ini kami harapkan mendapat predikat WBK dan WBBM.

 Kami mengharapkan doa dan dukungan masyarakat karena dukungan dan persepsi masyarakat yang akan menilai perolehan WBK dan WBBM tersebut. Kepala daerah harus membuat suatu penetapan tentang jenis proyek strategis yang ada di lingkup daerahnya, kepala daerah dan perangkat nya menjamin dan memastikan seluruh proyek strategis yang telah ditetapkan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan , waktu dan anggaran yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan , dalam pelaksanaan proyek strategis maka perlu adanya koordinasi yang baik dan perencanaan pengadaan pelaksanaan pengawasan aktif dan pelaksanaan kerja sesuai tupoksi sehingga menghasilkan sesuatu yang baik.Tutup nya 

BANG BUSER BB 01