Kejati NTB Tangkap Oknum Pelaku Korupsi LCC.
Cari Berita

Advertisement

Kejati NTB Tangkap Oknum Pelaku Korupsi LCC.

Selasa, 10 Desember 2019

Foto Tersangka Atas Nama L,AS

Mataram,Buser Bima - Bersamaan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB mengeluarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Penyertaan Modal Pemerintah daerah  Lombok Barat pada PT TRIPAT Tahun Anggaran 2012 2013 (Kasus LCC)  dan sekaligus Surat Perintah Penahanan.

Juru bicara kejati NTB menjelaskan Bahwa tersangka L.AS tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada  senin pagi 09 desember 2019 dan selanjutnya diperiksa  hingga  pukul 15.00 wita sore.

 kemudian tersangka  langsung ditahan terus  digiring ke Lapas Kota Mataram untuk menjalani masa penahanan Tahap Penyidikan selama 20 hari kedepan jelas juru bicara humas kejati NTB bapak Dedi Irawan SH,MH pada media ini .
  
Kata juru bicara kejati ,” Penetapan Tersangka dan Penahanan tersebut baru pada satu orang yakni Mantan Direktur PT. TRIPAT atas nama tersangka dengan inisial L. AS.

Bahwa tersangka L.AS yang bersangkuatan , Diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Penyertaan modal Pemerintah daerah  Lombok barat ( Lobar ),”ujarnya

Dijelaskan nya , Pengelolaan penyertaan modal tersebut , berupa uang ditaksir Kerugian Keuangan Negara  sebesar Rp. 400.000.000 ,00( Empat ratus juta rupiah ) lebih , Sesuai hasil audit PKN oleh Inspektorat Lombok barat  dalam pengelolaan penyertaan modal berupa tanah khususnya Jelas juru bicara kejati.

Selanjutnya ,” Selain hal di atas ,tersangka juga terkait Relokasi Dana Pembangunan Kantor Pengganti Dinas Pertanian dan UPT BPP Kabupaten  Lombok barat dugaan Kerugian keuangan negara sebesar Rp 500 ,000,000,00 (Lima ratus juta rupiah )  lebih sebagaimana perhitungan dari BPKP.

Pembangunan Pengganti kantor Distan dan UPT BPP lahir dari KSO terhadap lahan yg merupakan penyertaan modal Pemerintah daerah  Lombok barat  antara PT. Bliss  degan PT. Tripat, dimana PT. bliss dibebankan untuk membiayai relokasi kantor distan dan UPT. BPP yang sebelumnya berdiri di atas lahan tersebut  dan untuk biaya relokasi, PT. tripat menerima dana dari PT. Bliss sebesar 2,7 M.

Namun yang dipakai membangun hanya sekitar 2,1 M sehingga selisihnya menurut BPKP Total Kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp 900 ,000,000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) lebih,”tutupnya

Penulis ,Amir Reynal BB 01
Sumber , Humas Kejati NTB