5 Tahun Upaya Penuntasan Kemiskinan di Bima Masih Jalan Ditempat

Iklan 970x250 px

5 Tahun Upaya Penuntasan Kemiskinan di Bima Masih Jalan Ditempat

Selasa, 04 Desember 2018
Foto Prof. Dr. Harry Azhar Azis, MA., Ph. D. saat memberikan pengarahan kuliah umum di Hotel Mutmainah senin (03/12).

BIMA, Republiktoday.- Upaya penuntasan kemiskinan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selama 5 tahun terakhir hingga kini masih jalan ditempat. Fakta tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI, Prof. Dr. Harry Azhar Azis, MA., Ph. D. dalam acara kuliah umum di aula hotel Mutmainah Kota Bima pada senin (03/12/2018).

Menurutnya, berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, tren kemiskinan selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2012 - 2017 hanya mampu penuntasan angka kemiskinan menurun 1.22 persen saja.

Dijelaskannya, persentase penduduk miskin pada tahun 2012 sebesar 16.23 persen, sampai pada tahun 2017 persentase  penduduk miskin di Kabupaten Bima  menurun yakni sebesar 15.1 persen.

Meski Pemerintah Daerah sampai sejauh ini memiliki konsisten menunjukan penurunan angka kemiskinan, namun hal tersebut dinilai masih jalan ditempat. Sebab, persentase kemiskinan di Kabupaten Bima masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nasional yang hanya mencapai 10.12  persen pada tahun 2017.

"Diharapkan dengan APBD yang semakin meningkat setiap tahunnya, terlebih dilaksanakannya otonomi daerah agar keuangan daerah dapat digunakan untuk pengurangan angka kemiskinan dan lebih utamanya adalah memakmurkan rakyat" kata Profesor Harry Azis, yang pernah meraih gelar Doktor di Oklahoma State University Amerika Serikat.

Sementara itu, kuliah umum yang bertema Tata Kelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bima, DPRD,  sejumlah OPD lingkup pemerintah daerah setempat dan Kepala Desa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, berpesan agar Pemerintah Desa dan semua OPD memiliki wawasan untuk menata kelola keuangan daerah yang baik demi beroreantasinya pada kesejahteraan masyarakat.

Tentunya, semua cita cita pemerintah daerah kedepan tetap berpijak pada ketaatan dan prinsip regulasi yang sudah ada.

" Yang pertama, kita fokus pada pengelolaan ADD. Diharapkan kepada seluruh kepala desa untuk bisa memahami bagaimana tata kelola keuangan dengan baik. Kemudian untuk OPD, meski selama ini masih banyak kekurangan namun dengan prestasi 2 kali dapat WTP, sedikit tidaknya dapat tergambarkan bahwa pengelolaan sudah lebih baik" bangganya. (Bob)